BATA USIA PENSIUN DAN SKEMA PEMBERHENTIAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN 2017

BATA USIA PENSIUN DAN SKEMA PEMBERHENTIAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN 2017

di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di 30 Maret 2017, juga diatur mengenai beberapa skema pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas permintaan sendiri, di karenakan mencapai batas usia pensiun, dan di karenakan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

Advertisement
Menurut PP ini, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat Bagaikan PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud Bisa ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.
“Permintaan berhenti ditolak apabila: a. sedang di proses peradilan di karenakan diduga menjalankan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja di Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. di Inspeksi pejabat yang berwenang memeriksa di karenakan diduga menjalankan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif di karenakan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tak atas permintaan sendiri Bagaikan PNS; e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau f. alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” bunyi Pasal 238 ayat (3) PP ini.
Adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat Bagaikan PNS. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud Yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun untuk PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
“Batas Usia Pensiun untuk PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan di undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan di undang-undang yang bersangkutan,” bunyi Pasal 240 PP ini.
PP ini juga menyebutkan, di hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS Itu terlebih Dulu disalurkan di Instansi Pemerintah lain.
di hal terdapat PNS yang bersangkutan tak Bisa disalurkan, dan di di terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila PNS sebagaimana dimaksud: a. tak Bisa disalurkan di instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja Anemia dari l0 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun. Dan apabila hingga dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tak Bisa disalurkan, maka PNS Itu diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“di hal di di berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud  belum berusia 50 (lima puluh) tahun, Agunan pensiun untuk PNS Berawal Dari diberikan di di mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,” bunyi Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017.
PP ini juga menyebutkan, PNS yang tak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila: a. tak Bisa bekerja lagi di semua di karenakan kesehatannya; b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya untuk dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau c. tak mampu bekerja kembali Seusai berakhirnya cuti sakit.
Ketentuan mengenai tak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berdasarkan hasil Inspeksi tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan beranggotakan dokter pemerintah.
“PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal  242 ayat (5) PP ini.
Menurut PP ini, PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat Bagaikan PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PNS dinyatakan meninggal dunia apabila: a. meninggalnya tak di dan di karenakan menjalankan tugas; b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau c. meninggalnya di waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Padahal PNS dinyatakan tewas apabila meninggal: a. di dan di karenakan menjalankan tugas dan kewajibannya; b. di keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud di huruf a; c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat di dan di karenakan menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau d. di karenakan perbuatan anasir yang tak bertanggung jawab atau Bagaikan karena tindakan anasir itu.
Untuk PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila: a. tak diketahui keberadaannya; dan b. tak diketahui masih Hayati atau telah meninggal dunia. “PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dianggap telah meninggal dunia dan Bisa diberhentikan dengan hormat Bagaikan PNS di akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang,” bunyi Pasal 244 ayat (4) PP ini.
di hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud ditemukan kembali dan masih Hayati, menurut PP ini, Bisa diangkat kembali Bagaikan PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun. Pengangkatan kembali Bagaikan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan Seusai PNS yang bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“di hal berdasarkan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud terbukti hilang di karenakan kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 245 ayat (3) PP ini.
PP ini  menegaskan, PNS Bisa diberhentikan dengan hormat atau tak diberhentikan di karenakan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di karenakan menjalankan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tak berencana.
PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di karenakan menjalankan tindak pidana tak dengan berencana, menurut PP ini, tak diberhentikan Bagaikan PNS apabila: a. perbuatannya tak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang bagus; c. tak mempengaruhi lingkungan kerja Seusai diaktifkan kembali; dan d. tersedia lowongan Jabatan.
“PNS yang tak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus Bagaikan PNS dan tak menerima hak kepegawaiannya hingga diaktifkan kembali Bagaikan PNS,” bunyi Pasal 249 ayat (1) PP ini.
PNS sebagaimana dimaksud diaktilkan kembali Bagaikan PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. di hal tak tersedia lowongan jabatan, menurut PP ini, di jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
PP ini juga menegaskan, PNS diberhentikan tak dengan hormat apabila: a. menjalankan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di karenakan menjalankan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana Generik; c. Jadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di karenakan menjalankan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.
Padahal PNS yang dipidana dengan pidana penjara Anemia dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di karenakan menjalankan tindak pidana dengan berencana, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat tak atas permintaan sendiri Bagaikan PNS.
Menurut PP ini, PNS diberhentikan dengan hormat tak atas permintaan sendiri apabila menjalankan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
PNS juga wajib mengundurkan diri Bagaikan PNS di di ditetapkan Bagaikan calon Presiden dan Wakil presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh Forum yang bertugas melaksanakan pemilihan Generik.
PNS yang tak menjabat lagi Bagaikan ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan Bagaikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat Bagaikan PNS apabila di waktu paling lama 2 (dua) tahun tak tersedia lowongan Jabatan.
PP ini juga menegaskan, PNS yang terbukti memakai ijazah palsu di pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tak atas permintaan sendiri.

“Peraturan Pemerintah ini Berawal Dari berlaku di tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di 7 April 2017 itu.  (sumber: setkab.go.id)

Baca juga  STAFF KOLEKTOR PT Mega Central Finance, SERANG


= Baca Juga =



Source link : BATA USIA PENSIUN DAN SKEMA PEMBERHENTIAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN 2017

Incoming search terms:

  • gaji di pt syam surya mandiri (3)
  • download video puisi negeri kabut (2)
  • duta kekar plasindo (2)
  • ypti tambun (2)
  • pt dutakekar (2)
  • puisi 17 agustus karya yudhistira ardi nugraha#spf=1 (1)
  • PT duta kekar sragen (1)
  • loker sablon cakung (1)
  • Loker jkt hari ini (1)
  • kredit grab bike dapat dicairkan (1)
BATA USIA PENSIUN DAN SKEMA PEMBERHENTIAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN 2017 | admin | 4.5