INI REKOMENDASI HASIL REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018, Disorientasi SATU REKRUTMEN CPNS GURU

INI REKOMENDASI HASIL REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018, Disorientasi SATU REKRUTMEN CPNS GURU

Rekomendasi Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Rekomendasi Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018 telah menghasilkan 22 Rekomendasi dari lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan, Bagaikan wujud mensinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan dan kebudayaan untuk bersama-Serupa menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung.


Lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan yang Jadi inti bahasan RNPK tahun 2018, Yaitu 1. Ketersediaan, peningkatan profesionlisme, dan perlindungan serta penghargaan guru; 2. Pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah; 3. Kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional; 4. Membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; dan 5. Penguatan pendidikan karakter: sekolah Bagaikan model lingkungan kebudayaan. (Rekomendasi telampir).
di Aplikasi RNPK tahun 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengajak para pelaku pendidikan, bagus pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama melonjakkan pelayanan pendidikan. “Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk tak terjebak di rutinitas. Sudah bertahun-tahun kita berjalan rutin tanpa suatu pembaharuan. Buatlah terobosan, anak-anak kita tak boleh ketinggalan ilmu dan teknologi. Teknologi wajib kita gunakan untuk memperkaya dan memperkuat kearifan lokal kita. Jangan hingga kita Dehidrasi akan budaya kita,” pesan Presiden di pembukaan RNPK, di Pusdiklat Kemendikbud, jalan raya Ciputat – Parung, Depok, Jawa Barat, Selasa (06/02/2018).
di penutupan RNPK tahun ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan kepada seluruh kepala dinas turut aktif memperjuangkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan sebesar 20 persen dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
Selanjutnya, Mendikbud menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran di Kemendikbud untuk Bisa menjaga, melonjakkan kerjasama dan Interaksi bagus antar unit kerja. Selain itu, juga menjaga Interaksi bagus dengan jajaran pemerintah daerah bagus di kabupaten, kota, dan provinsi. “Supaya menghindari overlapping dan overloading, saya kira Interaksi konsultasi dan komunikasi wajib selalu dilakukan dari masing-masing pihak,” pesan Mendikbud.
Rekomendasi RNPK tahun 2018
Ketersediaan, Peningkatan profesionalisme, dan Perlindungan  serta Penghargaan Guru
1.    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib bekerja Serupa mempercepat terbitnya regulasi yang lebih teknis mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru (rekrutmen CPNS Guru).
2.    Pemerintah Pusat dan Daerah wajib berkoordinasi dan harmonisasi di membuat regulasi mengenai pembagian kewenangan dan pembiayaan di rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru bagus guru PNS ataupun bukan PNS.
3.    Pemerintah Daerah wajib membuat Anggaran hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru, dan wajib adanya penganggaran oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di pelaksanaannya sehingga Bisa pula mengoptimalkan peran satuan pendidikan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru di melaksanakan tugasnya.

Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah
1.    Mengawal proses perencanaan dan akuntabilitas penyaluran Dana Transfer Daerah antara lain melalui perbaikan kualitas Dapodik oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
2.    Memperjelas ketentuan mengenai dukungan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan diluar kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
3.    Mensinkronkan kebijakan antara Kemendikbud dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah antara memakai mekanisme hibah, bansos, dan belanja langsung.
4.    Peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah di menyusun perencanaan pendidikan dan kebudayaan dengan trasnparan dan akuntabel.
5.    wajib diterbitkan dan disosialisasikan regulasi yang terkait dengan:
·          Permendikbud terkait indikator SPM Bagaikan turunan PP Nomor 2 Tahun 2018 serta Permendikbud terkait Pembiayaan Pendidikan;
·          Permendikbud atau Permendagri terkait penggunaan TPG untuk peningkatan kualitas guru;
·          Regulasi terkait dukungan dana pendidikan untuk sekolah swasta;
·          Permendagri terkait dukungan Keuangan Eksklusif;
·          Permendagri terkait anggaran untuk sektor pendidikan yang  dialokasikan melalui SKPD lain;
·          Payung hukum yang memastikan kewajiban APBD mengalokasikan minimal 20% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dialokasikan di fungsi pendidikan; dan
·          Regulasi terkait DAK Fisik untuk Kebudayaan.

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pembangunan Ekonomi Nasional
1.    Mendorong Provinsi menjalankan pemetaan kebutuhan DUDI, potensi wilayah, analisis kompetensi guru dan cohort kebutuhan guru untuk membuat peta jalan pengembangan pendidikan vokasi.
2.    Mendorong Kemenristekdikti untuk memperluas mandat Politeknik di menghasilkan guru SMK melalui kerja Serupa dengan LPTK dan P4TK.
3.    Merekomendasikan Pemerintah untuk menyusun regulasi mengenai pemanfaatan SES (Senior Expert Service) dan training dari industri/Forum nasional dan internasional untuk peningkatan kompetensi guru, kebekerjaan lulusan SMK, dan pengoptimalan pendanaan sekolah vokasi melalui pelibatan dan kerjasama dengan Atdikbud, SEAMEO, dan alumni.
4.    Merekomendasikan adanya regulasi yang:
·          Mewajibkan BUMN/BUMD dan mendorong DUDI bekerjasama dengan SMK dengan imbalan tax incentive/ insentif pajak, misalnya magang industri, menyerap dan memasarkan produk TEFA SMK;
·          Mengatur revitalisasi SMK, penyediaan Tanah, dan mekanisme pendanaan untuk menghindari tumpang tindih anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.
5.    Memperluas praktik-praktik bagus di pelaksaan kerja Serupa antara DUDI dengan SMK, dan Memajukan kurikulum fleksibel dan pembelajaran vokasi online sehingga Bisa memperluas spektrum kejuruan.

Membangun Pendidikan dan Kebudayaan dari Pinggiran
1.    Pemerintah Pusat wajib melonjakkan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga daerah Bisa mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dengan cara Berdikari hingga menjangkau daerah pinggiran.
2.    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin kemudahan jangkauan di layanan pendidikan dan kebudayaan untuk masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi guna memperkuat literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.
3.    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan dan penyebaran sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan yang kompeten di daerah pinggiran sesuai dengan lingkup urusan wajibnya.
4.    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memperhatikan kememadaian dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran guna menjamin mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Penguatan Pendidikan Karakter: Sekolah Bagaikan Model Lingkungan Kebudayaan
1.    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong kebijakan sekolah Jadi model lingkungan budaya yang di kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal di rangka Pemajuan Kebudayaan.
2.    Mengakses seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya Bisa diakses dengan cara luas untuk aktivitas Pendidikan dan Kebudayaan melalui revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya Kebudayaan.
3.    Merancang strategi baru pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pendataan dan revitalisasi fungsi cagar budaya, museum, taman budaya, rumah budaya, dengan berbagai aktivitasnya Bagaikan sumber-sumber Berguru Penguatan Pendidikan Karakter.
4.    Membangun sinergi Tripusat Pendidikan melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi pelibatan seluruh pemangku kepentingan Kebudayaan.
5.    Menyusun kebijakan mengenai skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran Eksklusif dari APBN/APBD, atau dukungan Operasional Kebudayaan (BOK) kepada sanggar-sanggar dan komunitas seni budaya.

Demikian info mengenai Rekomendasi Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018. Terima Afeksi

Advertisement


Baca juga  Lowongan Kerja di AIS Battery Universal - Yogyakarta (Kepala Teknisi dan Teknisi)

= Baca Juga =



Source link : INI REKOMENDASI HASIL REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018, Disorientasi SATU REKRUTMEN CPNS GURU

INI REKOMENDASI HASIL REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018, Disorientasi SATU REKRUTMEN CPNS GURU | admin | 4.5