JUKNIS PENYALURAN TPG GURU MADRASAH TAHUN 2018 (KEMENAG)

JUKNIS PENYALURAN TPG GURU MADRASAH TAHUN 2018 (KEMENAG)

 Juknis Penyaluran TPG untuk Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 / 2019


Juknis Penyaluran TPG untuk Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018. Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya Jadi Disorientasi satu acuan di penyaluran tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG untuk Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi untuk Guru Madrasah Tahun 2018

Advertisement

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7214 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru untuk Guru Madrasah Tahun 2018 sebenarnya sudah ditanda tangai sejak 29 Desember 2017. akan tetapi baru dipublikasikan di bulan Maret 2018 ini.

Disorientasi satu Disparitas Petunjuk Teknis atau Juknis TPG Madarasah (Kemenag) Tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya Yaitu adanya penegasan bahwa Guru yang melaksanakan Ibadah haji dengan syarat mengajukan Cuti Besar, tunjangan profesi guru tetap Bisa dibayarkan. 

Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 Yaitu Bagaikan berikut: 1) Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji inti per buan. 2) Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji inti per buan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku untuk guru PNS sebagaimana tercantum di SK Inpassing, tak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


 Juknis TPG untuk Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 / 2019


Berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Penyaluran TPG untuk Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018, berikut ini Kriteria guru madrasah penerima tunjangan profesi (TPG):
1. Guru yang mengajar di satuan administrasi pangka! binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah di madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan di satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV. Eksklusif Guru PNS yang masih golongan II namun sudah lulus S1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 mengenai Pemutihan Tugas atau Izin Berguru untuk Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4, mempunyai serbfikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah ditampilkan melalui SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya mempunyai satu NRG walaupun guru yang bersangkutan mempunyai satu atau Iebih sertifikat pendidik.
5. mempunyai SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Bertugas di madrasah yang mempunyai izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru Yaitu 15: 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dan seluruh kelas/rombongan Berguru yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud Bisa diberikan dispensasi bila guru bertugas di madrasah di kondisi (Dispensasi 1):
a. terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
b. terletak di daerah yang dengan cara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. madrasah yang menyelenggarakan pendidikan untuk siswa berkebutuhan Eksklusif (MILB, MTsLB, MALB atau yang Sesuai.
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, tugas tambahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dflaksanakan di satminkalnya.
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 Yaitu yang terdaftar di Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru Yaitu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka di 1 (satu) pekan untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kesesualan mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai dengan tabel linearitas di lampiran petunjuk teknis ini.
10. Beban kerja kepala madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam di 1 (satu) pekan dan Bisa melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah.
11. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud di poin 9 Bisa diperoleh dan ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru dengan ketentuan Bagaikan berikut:
a. Mendapat tugas tambahan Bagaikan wakil kepala madrasah di MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah di MI, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik untuk wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik Bagaikan guru bimbingan dan konseling/konselor atau paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik untuk wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik Bagaikan guru TIK.
Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dengan persyaratan Bagaikan berikut.
1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah di jenjang MI ditentukan berdasarkan jumlah rombongan Berguru, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur Bagaikan berikut:
a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
d) Serupa dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.
Koordinator bidang pendidikan madrasah mehputi: kurikulum, kesiswaan, Interaksi masyarakat, dan sarana dan prasarana.
2) Untuk jumlah wakil kepala jenjang MTS ditentukan berdasarkan jumlah rombongan Berguru, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakfl kepaa madrasah mterkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakH kepala madrasah diatur Bagaikan berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepaa.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Serupa dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah jenjang MA/MAK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan Berguru, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala madrasah Bagaikan berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Serupa dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
e) Eksklusif MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
b. Mendapat tugas tambahan Bagaikan wali kelas di satminkal mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan.
c. Mendapat tugas tambahan Bagaikan guru piket di satminkal mengajar paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per pekan, Untuk jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan Berguru, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis guru piket maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah guru piket diatur Bagaikan berikut:
1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari,
2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
4) Serupa dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
d. Mendapat tugas tambahan Bagaikan kepala perpustakaan di jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratonium di jenjang MTs/MA/MAK, Ketua program keahlian/program studi di jenjang MA/MAK, kepala bengkel di jenjang MA/MAK mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan.
e. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan / Evaluasi Kinerja Guru, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan, Beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan di membagikan tugas tambahan untuk Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Bagaikan berikut:
1) Kepala madrasah negeri membagikan tugas tambahan Bagaikan Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki, Sertifikat kompetensi dimaksud Bisa dan Balai Dikiat, Perguruan Tinggi atau Forum lain yang mempunyai program perpustakaan atau laboratorium,
2) Kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat membagikan tugas tambahan Bagaikan Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdaarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
3) Kepala madrasah Bisa mengangkat Kepala Laboratorium di jenjang MTs/MA/MAK, dengan kondisi Bagaikan berikut:
a) Jenjang MTs Bisa mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengeola aboratorium;
b) Jenjang MA/MAK Bisa mengangkat kepala laboratorium  / bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah Itu,
4) Kepala madrasah Bisa mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan menerbitkan SK Pembagian Tugas dengan ketentuan Bagaikan berikut:
a) Bisa mengangkat 1 (satu) orang guru untuk masing – masing dengan tugas tambahan Pembina Kepramukaan, Pembina EkstrakurikuIer dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organisas Siswa Intra Sekolah (OSIS);
b) Guru dengan tugas tambahan Pembna Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuer, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organsasi Sswa Intra Sekolah (OSIS) tak boleh memangku tugas tambahan yang lain kecuali tugas tambahan Bagaikan guru piket;
c) Kegiatan ekstrakurikuler yang diakui Yaitu yang mempunyai susunan program kegiatan yang merupakan bagian dan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
f. Eksklusif madrasah yang melaksanakan program asrama, guru dengan tugas tambahan Bagaikan Guru Bmna Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar pahng sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan Bagaikan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama di madrasah negeri memakai rasio peserta didik 1:50, Padahal Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama di madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) memakai rasio peserta didik 1:75.
g. Bertugas Bagaikan guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK di madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13 di jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, mengampu paling sedikt 150 (seratus ima puluh) peserta didik di satu atau lebih madrasah, di hal tak terpenuhi 150 (seratus lima puluh) peserta didik di satu madrasah, maka membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya dan sisanya sebanyak 110 (serratus sepuluh) peserta didik di madrasah non satmmnkalnya.
h. Bertugas Bagaikan guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya bagus negeri ataupun swasta, Jadi guru bina/pamong di pendidikan terbuka, atau mengajar di program kelompok Berguru Paket A/ula, Paket B/wushtha, dan/atau Paket C di madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai sertifikat pendidik yang dilaksanakan di satminkalnya.
i. Bertugas Bagaikan guru pembimbing Eksklusif di madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jamtatap muka per minggu, guru pembimbing Eksklusif Bisa berasal dan SLB atau guru PNS yang ada di madrasah inklusi yang sudah dHatih Jadi guru pembimbing Eksklusif,
j. Bertugas Bagaikan guru di madrasah di daerah Eksklusif yang daerahnya / desanya ditetapkan di Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 mengenai Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 — 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentan Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensas 2).
k. Bertugas sebagal guru di madrasah Eksklusif, di mana peserta didiknya mempunyai tingkat kesulitan di mengikuti proses pembelajaran di karenakan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3)
I. Bertugas Bagaikan guru yang dibutuhkan atas dasar pentimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) Yaitu:
1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yang ditugaskan Jadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.
m. untuk guru produktif yang berkeahlian Eksklusif / berkeahlian langka / mempunyai keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik Bisa diakukan oleh guru lebih dan 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, untuk guru produktif yang berkeahlian Eksklusif / berkeahlian langka / mempunyai keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dan Kementerian bendasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
12. Belum usia pensiun.
13. mempunyai hasil nilai Evaluasi Kinenja Guru (PKG) di tahun sebelumnya.
14. tak beralih status dan guru atau pengawas sekolah di madrasah,
15, tak terikat Bagaikan tenaga tetap di instansi selain madrasah Kementerian Agama.
16. tak merangkap jabatan di Forum eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
17, Untuk jenjang RA, satu rombongan Berguru Bisa diampu oleh guru dengan cara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa Dikotomi jamnya.
18. Tunjangan profesi Bisa dibayarkan untuk:
a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampal dengan 14 (empat belas) hari kalender di bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dan dokter pemerintah. bila wajib rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dan rumah sakit,
b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama hingga anak ketiga).
c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dengan melampirkan surat tugas dan kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan dan/atau sertifikat.
d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan Bagaikan petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dan atasan langsung dan/atau pejabat terkait.
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin Berguru) memakai biaya Berdikari dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya Bagaikan guru.
19. Tunjangan profesi tak Bisa dibayarkan untuk:
a) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit Berawal Dari tanggal 25 Februari 2017 — 5 Apr11 2017. Berawal Dari tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan Berawal Dari aktif mengajan kembali, maka bulan Februani dan April tunjangan profesi nya tetap dibayarkan, Padahal tunjangan profesinya di bulan Maret tak Bisa dibayankan.
b) Guru yang melaksanakan cuti besar (untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). bila cuti besar untuk pergi haji, tunjangan profesi nya tetap Bisa dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
d) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri dan tanpa memakai hak cuti (cuti besar).
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas Berguru) memakai biaya dan pemerintah/pemerintah daerah/sponsor di bulan ketujuh sejak perkuliahan dimulai.
20. di hal guru izin tak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap Bisa dibayarkan selama masih Bisa memenuhi beban kerja minimal 24 JAM per pekan yang diganti di han lain di bulan yang Serupa atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dengan dibuktikan surat keterangan dan Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta, Surat keterangan dan Kepala Madrasah Swasta wajib diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
21. Masa kerja guru yang diangkat Bagaikan kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. untuk guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik akan tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesi nya dibayarkan sebesar 80% dan gaji inti golongan III/a masa kerja 0 tahun. Anggaran ini berlaku mulal tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tak diberikan dan tak dianggap Anemia bayar (carry over).
23. untuk pengawas sekolah di madrasah, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi Disorientasi satu ketentuan di bawah ini:
a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, Yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK,
b. Pengawas Itu paling sedikit memveriifikasi hasil PKG minimal 60 guru di madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru di madrasah binaanya untukjenjang MTs/MA/MAK.
c. Pengawas sekolah di madrasah yang bertugas di daerah Eksklusif:
1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, Yaitu 5 (lima) madrasah,
2. Pengawas Itu paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru di madrasah binaannya.
d. Guru di satminkal madrasah yang Jadi binaan pengawas madrasah adaiah guru yang aktif dan memlilki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
24. untuk madrasati AL-Azhar Asy-Syarif Indonesia memakai struktur kurikuluni tambahan selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2615 Tahun 2013 mengenai Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
25 untuk madrasah yang memakai Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan dengan cara Keseluruh.
26. Beban kerja untuk guru di madrasah yang memakai Kurikulum 2013 diatur sebagal berikut:
a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang rnelaksanakan tugas tambahan Bagaikan pembina pramuka (minimai telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung Bagaikan bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam peiajaran per minggu. Jumiah guru yang diberi tugas tambahan Bagaikan pembina pramuka di keglatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yang merupakan satminkainya Yaitu Bagaikan berikut:
1) Jumlah rombel 1 —6 sebanyak 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7—12 sebanyak 2 pembina pramuka;
3) Jurnlah rombel 13—18 sebanyak 3 pemblna pramuka;
4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
b untuk guru MA dan MAK yang madrasahnya menyeienggarakan kurikulum 2013, memiiiki sertifikat pendidik dan mengajar di peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata peiajaran langka, di karenakan guru tak Bisa diberi tugas di madrasah lain untuk rnengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesuiltan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran Eksklusif di Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yang berserertifikat keterampilan dan IPA Bisa mengampu mata pelajaran prakarya di MTs,
2) Guru paket kejuruan MAK Bisa mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD di mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi Bisa mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan Bisa mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD di mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK,
5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka Bisa mengajar mata pelajaran di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK Bisa mengajar prakarya dan kewirausahaan,
7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan Berguru yang dibinanya.
d. Madrasah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal Bagaikan mata pelajaran yang berdiri sendiri, Bisa menambah beban Berguru muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi Bagaikan implikasi penambahan beban Berguru muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
e. Bertugas Bagaikan guru pembimbing TIK membagikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik di satu atau lebih dan satu madrasah, untuk madrasah yang memakai kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani di satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik,
f. untuk Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan Bagaikan kepala madrasah yang melaksanakan Kunikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu wajib membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g. untuk Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan Bagaikan Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Pembuatan yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu wajib membimbing paling sedikit 80 (delapan puuh) peserta didik di satminkalnya.
h, untuk madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang memakai Kurikuum 2013 Bisa menambah beban Berguru per minggu sesuai dengan kebutuhan beVajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di daam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan dengan cara Keseluruh hanya terbatas untuk mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,
i. untuk madrasah jenjang MTs, MA/MAK yang memakai Kurikulum 2013 Bisa menambah beban Berguru per minggu sesuai dengan kebutuhan Berguru peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di di struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan dengan cara Keseluruh,

Seluruh kriteria Itu di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA dengan cara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Selengkapnya silahkan Download Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru untuk Guru Madrasah Tahun 2018 (Disini)

Demikian informasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru untuk Guru Madrasah Tahun 2018. Semoga bermanfaat.  

===================================

Baca juga  MEDIA PEMBELAJARAN


= Baca Juga =



Source link : JUKNIS PENYALURAN TPG GURU MADRASAH TAHUN 2018 (KEMENAG)

Incoming search terms:

  • lowongan kerja di sd sari bumi sidoarjo (1)
  • modul guru pembelajar smk tata boga (1)
  • owongan kerja guru di smp pasirian (1)
JUKNIS PENYALURAN TPG GURU MADRASAH TAHUN 2018 (KEMENAG) | admin | 4.5