PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 32 TAHUN 2018

PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 32 TAHUN 2018

 PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 32 TAHUN 2018

Advertisement
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Tata tips Pengunduran Diri di Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin di Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti di Aplikasi Kampanye Pemilihan Generik. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018.
Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPRD
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 terkait Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan  Anggota DPR dinyatakan bahwa:
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil  bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian  Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan di badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan  negara wajib mengundurkan diri apabila mencalonkan diri Bagaikan anggota DPR atau anggota DPRD.
Pasal 2 ayat (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud di ayat (1) dinyatakan dengan suratpengunduran diri dan tak dapatditarik kembali.
Pasal 2 ayat (3)  Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan di badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di ayat (1) tak Bisa mengajukan pengaktifan kembali.
Pasal Pasal 3 ayat (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan di badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan /atau badan usaha milik desa, atau badan lain yanganggarannya bersurnber dari keuangan negara harusmengundurkan diri apabila mencalonkan diri Bagaikan anggota  DPD.
Pasal Pasal 3 ayat (2) Pengunduran diri dimaksud di ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tak Bisa ditarik kembali.
Pasal Pasal 3 ayat (3)  Perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara  Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan padabadan usaha milik negara dan /atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usahamilik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di ayat (1) tak Bisa mengajukan  pengaktifan kembali.
Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018: Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemiliahan Generik atau gabungan partai politik Bagaikan calon Presiden atau calon Wakil Presiden wajib mengundurkan diri dari jabatannya,  kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,  walikota, dan wakil walikota.
Pasal 18 ayat (2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawanatau pejabat badan usaha milik negara atau  badan usaha milik daerah wajib mengundurkan diri apabila mencalonkan diri Bagaikan Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 18 ayat (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud di ayat (1) diri dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran dan tak Bisa ditarik kembali.
Pasal 18 ayat (4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota  Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang  mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di ayat (1) dan ayat (2) tak Bisa mengajukan pengaktifan kembali.
Permimaan Izin di Pencaionan Presiden Dan Wakil Presiden
Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 32 Tahun 2018 di 18 Juli 2018 lalu. PP Itu mengatur soal tata tips Aplikasi cuti kampanye untuk para pejabat yang mencalonkan diri Bagaikan anggota DPR, DPRD, DPD atau Jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, Anggaran mewajibkan kepala daerah izin kepada presiden apabila ingin mencalonkan diri di Pilpres. Pasal 29 ayat (1). Pasal itu berbunyi, ‘Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Generik Bagaikan calon presiden atau calon wakil presiden wajib meminta izin kepada presiden.
Ayat (2) Pasal 29 berbunyi, ‘Presiden membagikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota di waktu paling lama 15 hari Seusai menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud di ayat (1).
Pasal 29 ayat (4) pun menekankan, ‘Surat permintaan izin gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud di ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Generik oleh partai politik atau gabungan partai politik Bagaikan dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.
Tata tips Aplikasi Cuti Kampanye
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye Bagaikan calon Presiden atau Wakil Presiden, atau Empati serta di Kampanye Pemilihan Generik.  “di melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud, Presiden dan Wakil Presiden wajib menjalankan Cuti,” bunyi Pasal 30 ayat (2) PP ini.
Sementara menteri atau pejabat setingkat menteri, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, Bisa melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. berstatus Bagaikan anggota partai politik atau; b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Generik.
Adapun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota Bisa melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. Bagaikan calon presiden atau wakil presiden; b. berstatus anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Generik.
di melaksanakan kampanye, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalankan cuti. Selain itu, PP ini menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di melaksanakan Kampanye Pemilihan Generik memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk menjalankan Kampanye Pemilihan Generik disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Generik,” bunyi Pasal 33 PP ini.
Pengajuan Cuti
Aplikasi cuti Presiden dan Wakil Presiden yang akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Generik, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, dilaksanakan dengan cara bergantian dengan memperhatikan pelaksanana tugas dan kewajiban Bagaikan Presiden dan Wakil Presiden.
Jadwal cuti Kampanye Pemilihan Generik yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden itu, tegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 ini, disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Generik (KPU) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Aplikasi kampanye.
Adapun permintaan cuti menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dengan ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di negeri dengan tembusan kepada presiden; dan c. bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota kepada gubernur Bagaikan wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di negeri.
“Permintaan cuti sebagaimana dimaksud paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum Aplikasi Kampanye Pemilihan Generik,” bunyi 35 ayat (3) PP ini. Ditegaskan di PP ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja sebelum Aplikasi cuti Kampanye Pemilihan Generik. Sementara hari libur merupakan hari bebas untuk menjalankan cuti Kampanye Pemilihan Generik di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud.
PP ini juga menyebutkan, di hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan wajib Genjah diselesaikan, Presiden Bisa memanggil menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang menjalankan Kampanye Pemilihan Generik. “Peraturan Pemerintah ini Berawal Dari berlaku di tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018
Selengkapnya silahkan baca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018


Link Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 — disini
Demikian info mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Tata tips Pengunduran Diri di Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin di Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti di Aplikasi Kampanye Pemilihan Generik. Berikut ini beberapa kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018. semoga bermanfaat. Terima Afeksi.

Baca juga  Lowongan Kerja PT. Bank Danamon 2018

= Baca Juga =



Source link : PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 32 TAHUN 2018

PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 32 TAHUN 2018 | admin | 4.5