PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2018 mengenai PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER di SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2018 mengenai PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER di SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal

Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal, dinyatakan bahwa Penguatan  Pendidikan  Karakter (PPK)  Yaitu  gerakan  pendidikan  di  bawah tanggung  jawab  satuan  pendidikan  untuk  memperkuat karakter  peserta  didik  melalui  harmonisasi  olah  hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja  Serupa  antara  satuan  pendidikan,  keluarga,  dan masyarakat  Bagaikan  bagian  dari  Gerakan  Nasional Revolusi Mental (GNRM).


Advertisement
 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 (1)


di Pasal 2 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa PPK  dilaksanakan  dengan  menerapkan  nilai-nilai Pancasila  di  pendidikan  karakter  terutama  meliputi nilai-nilai  religius,  jujur,  toleran,  disiplin,  bekerja  keras, kreatif, Berdikari,  demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat kebangsaan,  cinta  tanah  air,  menghargai  prestasi, komunikatif,  cinta  damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai  Itu merupakan perwujudan  dari  5  (lima)  nilai  utama  yang  saling berkaitan  Yaitu  religiusitas,  nasionalisme,  kemandirian, gotong  royong,  dan  integritas  yang  terintegrasi  di kurikulum.

Permendikbud No 20 Tahun 2018 pasal 2 (2)


di Pasal 4 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa  1) Penyelenggaraan  PPK  di  TK  bertujuan  untuk menanamkan  nilai  karakter  di  Aplikasi pembelajaran. 2)  Penyelenggaraan PPK di satuan  pendidikan jenjang pendidikan  dasar mempunyai  muatan  karakter  yang lebih besar dibandingkan  dengan  muatan  karakter  di penyelenggaraan  PPK  di  satuan  pendidikan jenjang pendidikan menengah. 3)  Muatan  karakter  di  penyelenggaraan  PPK diimplementasikan melalui  kurikulum dan  pembiasaan  di  satuan pendidikan  jenjang  pendidikan  dasar  atau  satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
di Pasal 5 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa PPK di Satuan  Pendidikan  Formal diselenggarakan dengan  mengoptimalkan  fungsi  kemitraan  tripusat pendidikan yang meliputi: a)  sekolah; b)  keluarga; dan c)  masyarakat. Pengoptimalan  penyelenggaraan  PPK  oleh sekolah di jenjang TK diselenggarakan  melalui kegiatan  Intrakurikuler; dan di jenjang satuan  pendidikan jenjang  pendidikan  dasar  atau satuan  pendidikan jenjang  pendidikan  menengah diselenggarakan  melalui  kegiatan  Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan dengan cara kreatif dan terpadu.

Baca juga  Lowongan Kerja PT Net Mediatama Indonesia
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 mengenai PPK pasal 6


Pasal 6 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan  PPK  yang  mengoptimalkan  fungsi kemitraan  tripusat  pendidikan dilaksanakan  dengan  pendekatan berbasis: a)  kelas; b)  budaya sekolah; dan c)  masyarakat.
Pendekatan berbasis  kelas dilakukan dengan: a)  mengintegrasikan  nilai-nilai  karakter  di  proses pembelajaran dengan cara tematik atau terintegrasi di mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; b)  merencanakan  pengelolaan  kelas  dan  metode pembelajaran/ pembimbingan  sesuai  dengan karakter peserta didik; c)  menjalankan  evaluasi  pembelajaran/pembimbingan; dan d)  Memajukan  kurikulum  muatan  lokal  sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
Pendekatan  berbasis  budaya  sekolah  dilakukan dengan: a)  menekankan  di  pembiasaan  nilai-nilai utama di keseharian sekolah; b)  membagikan keteladanan antar warga sekolah; c)  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan pendidikan di sekolah; d)  membangun  dan  mematuhi norma,  peraturan,  dan tradisi sekolah;  e)  Memajukan  keunikan,  keunggulan,  dan  daya saing sekolah Bagaikan ciri khas sekolah; f) memberi  ruang  yang  luas kepada peserta  didik untuk  Memajukan  potensi  melalui  kegiatan literasi; dan g) Eksklusif  untuk  peserta  didik  di  satuan  pendidikan jenjang  pendidikan  dasar  atau  satuan  pendidikan jenjang  pendidikan menengah  diberikan ruang  yang luas  untuk  Memajukan  potensi  melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan: a)  memperkuat  peranan  orang  tua  Bagaikan  pemangku kepentingan  utama  pendidikan dan Komite  Sekolah Bagaikan  Forum  partisipasi  masyarakat  yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;  b)  melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan  Bagaikan  sumber  Berguru  seperti  keberadaan  dan dukungan  pegiat  seni  dan  budaya,  tokoh masyarakat, alumni,  dunia  usaha,  dan  dunia industri; dan c)  mensinergikan  implementasi  PPK  dengan  berbagai program  yang  ada  di  lingkup  akademisi,  pegiat pendidikan,  Forum  swadaya  masyarakat,  dan Forum informasi.
di Pasal 7 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa  1)  Penyelenggaraan  PPK  di  Satuan  Pendidikan  Formal diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah. 2)  Manajemen  berbasis  sekolah membagikan  kewenangan  dan  tanggung jawab  kepada  kepala  sekolah,  guru,  dan  pengawas sekolah  serta  tenaga  kependidikan  bersama  Komite Sekolah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  konteks  satuan pendidikan.
Pasal 8 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan 1)  Kewenangan  dan  tanggung  jawab  kepala sekolah di penyelenggaraan  PPK dilaksanakan di  rangka  pemenuhan beban  kerja  kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2)  di  rangka  Aplikasi  tugas  dan  tanggung  jawab, kepala  sekolah berperan Bagaikan: a)  inovator; b)  motivator; dan c)  kolaborator. 3)  Kewenangan  dan  tanggung  jawab  guru  di penyelenggaraan  PPK  dilaksanakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  siswa sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.  4)  di  rangka Aplikasi  tugas  dan  tanggung  jawab, guru  berperan antara lain Bagaikan: a)  penghubung sumber Berguru; b)  pelindung;  c.  fasilitator; dan d.  katalisator. 5)  Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di penyelenggaraan PPK  dilaksanakan  di  rangka  pemenuhan  beban  kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6)  Peran  Komite  Sekolah  di  membantu  kepala  satuan pendidikan dan guru merupakan Aplikasi fungsi Komite Sekolah untuk  peningkatan  mutu  layanan  pendidikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan 1)  Penyelenggaraan  PPK  Bisa dilakukan melalui kerja Serupa:  a)  antar Satuan Pendidikan Formal;  b)  antara  Satuan  Pendidikan  Formal  dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan c) antara Satuan Pendidikan Formal dengan Forum keagamaan/Forum lain yang terkait. 2)  Forum  lain  yang  terkait  sebagaimana  dimaksud paling  sedikit  meliputi  Forum pemerintahan,  Forum  kursus  dan  pelatihan,  sanggar, perkumpulan/organisasi  kemasyarakatan,  dunia usaha/dunia  industri,  dan/atau  organisasi  profesi terkait.  3)  Satuan  Pendidikan  Nonformal,  Forum  keagamaan atau Forum  lain  yang  terkait  wajib  mendapat rekomendasi  dari  kantor  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang agama  setempat,  dinas  terkait,  atau  pejabat  yang berwenang. 4)  di  hal  untuk  melestarikan  dan  Memajukan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan  Pendidikan  dan/atau  Pemerintah  Daerah  Bisa menetapkan  kegiatan  Eksklusif  Jadi  kegiatan Kokurikuler  atau  Ekstrakurikuler  wajib  yang diikuti  oleh setiap  peserta  didik  di  satuan  pendidikan jenjang pendidikan  dasar  atau  satuan  pendidikan  jenjang pendidikan menengah. 5)  Kegiatan  Kokurikuler  merupakan  kegiatan  yang  terkait  dengan  mata pelajaran  muatan  lokal  yang  ditetapkan  pemerintah daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 6)  Ekstrakurikuler  wajib  merupakan Ekstakurikuler selain pramuka. 7)  Penetapan  kegiatan  Eksklusif  Jadi  kegiatan Kokurikuler  atau  Ekstrakurikuler  wajib oleh  pemerintah daerah disampaikan kepada  satuan  pendidikan,  dengan  memperhatikan  hak-hak peserta didik.
Pasal 11 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan 1)  Penyelenggaraan  PPK di Satuan  Pendidikan  Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah di 1 (satu) minggu. 2)  Penyelenggaraan  PPK  di  5  (lima)  hari  sekolah mempertimbangkan: a)  kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;  b)  ketersediaan sarana dan prasarana; c)  kearifan lokal; dan d.  pendapat  tokoh  masyarakat  dan/atau  tokoh  agama di luar Komite Sekolah.
Pasal 12 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa 1)  Aplikasi  PPK  di  Satuan  Pendidikan  di  daerah dikoordinasikan  oleh  Forum  Penjaminan  Mutu Pendidikan  dengan  melibatkan  unit  pelaksana  teknis lainnya di lingkungan Kementerian. 2)  Pimpinan  unit  utama  di  lingkungan  Kementerian  sesuai dengan  kewenangannya  bertanggung  jawab  terhadap koordinasi  Aplikasi  PPK  di  Satuan  Pendidikan  di daerah. 
Pasal 13 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan Dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk: a)  menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK;  b)  menjalankan kerja Serupa dengan unit pelaksana teknis kementerian/ Forum  di  wilayahnya  yang mendukung penyelenggaraan PPK;  c)  memfasilitasi  kerja  Serupa  dengan  dunia  usaha  dan dunia  industri  yang  mendukung  penyelenggaraan PPK;   d) menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten di penyelenggaraan PPK; e) menyediakan  anggaran  untuk  penyelenggaraan  PPK di sekolah; dan f) menjalankan sosialisasi penyelenggaraan PPK. Dinas  pendidikan menjalankan  pemantauan  dan  evaluasi dengan cara  berkala  paling  sedikit  1  (satu)  kali  di  1  (satu) tahun  terhadap  Penyelenggaraan  PPK  di  Satuan Pendidikan Formal.
Link Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal DISINI—-

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal, semoga bermanfaat.

Baca juga  Lowongan Waiter/Runner Cafe Meetbowl Depok

= Baca Juga =



Source link : PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2018 mengenai PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER di SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2018 mengenai PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER di SATUAN PENDIDIKAN FORMAL | admin | 4.5